PLN Caplok PGE, Demi Apa?

PLN Caplok PGE, Demi Apa?

Era Kolaborasi di jaman sekarang ini membuat orang yang tidak punya kendaraan bisa bikin perusahaan transportasi, tidak punya satu kamar bisa bikin perusahaan hotel, tidak pinter masak bisa bikin perusahaan catering.

Tapi PLN mau mengakuisisi PGE cuma karena PLN bisa menjual hasil produksi, sementara PGE hanya produsen bahan mentah, apakah ini masuk akal? Kalau begitu, haruskah perusahaan sepatu kulit mengakuisisi perusahaan bahan dasar kulit? Atau perusahaan roti harus mengakuisisi perusahaan tepung terigu?

Membaca kasus PLN akuisisi PGE yang berseliweran sejak Agustus 2016 lalu, otak ini sudah mulai resah. Banyak keganjilan yang tak masuk akal. Sialnya, keresahan itu memuncak saat program WEGI 6 —di mana saya menjadi bagian dari timnya, terpaksa memakai transportasi lain karena bus Pertamina yang semula dijanjikan ternyata masih dipakai demo karyawan.

“Karyawan PGE sampai turun tangan, berarti ini kasus serius.” kata saya dalam hati. “Sebenarnya, Mentri Rini menyuruh PLN mencaplok PGE ini demi apa?”, pertanyaan itu, semenjak Jelajah Green Indusrty ke PLTP Pertamina Kamojang 14-15 November lalu sampai sekarang, terus menggelayuti kepala.

Alasan yang dijelaskan media mainstream, semuanya sama. “PGE menghasilkan panas bumi yang nantinya diolah menjadi listrik. Nah, satu-satunya perusahaan yang bisa menjual listrik kan cuma PLN”, kilah Bu Rini.

Pernyataan ini, entah kenapa tampak sangat sejalan dengan kalimat yang dilontarkan CEO PLN: “Selama ini PLN membeli panas bumi ke PGE. Kalau PLN mengakuisisi PGE, PLN tidak perlu beli lagi. Otomatis harga listrik bisa lebih murah karena bahan bakunya milik PLN.”, seolah keduanya sudah menghapalkan script “sandiwara”.

Bahkan meski Anda belum mendengar info tentang ini sebelumnya, sekalipun Anda tak pernah ada hubungan apa pun dengan PLN atau PGE, ketika membaca alasan di atas, menurut Anda, apakah itu logis?

Jika Anda sepakat dengan saya untuk berkata: tidak, mari kita lanjutkan.

Saya bukannya tidak mendukung rencana pemerintah, juga bukan tidak ingin rakyat makin sejahtera dengan harga listrik yang murah. Justru karena saya hanyalah rakyat biasa, makannya sangat tidak rela kalau dalih listrik murah itu mungkin cuma “siasat” saja. Lebih tidak rela lagi kalau aset sumber energi terbesar milik negara ini diserahkan ke tangan yang salah, diperkosa demi kepentingan segelintir “mafia”, atau malah dijual tanpa rasa berdosa.

Ough, mohon maaf kalau kalimat saya terlalu vulgar. Sepertinya saya over nafsu. Tapi keganjilan kasus ini benar-benar membuat saya berpikir keras.

Manajemen PLN (Sejak Dulu) Dipertanyakan!

Bagaimana PLN bisa dipercaya untuk mengelola 50% aset PGE kalau 1 sumur geothermal yang dipegang PLN sejak dulu saja tak jelas nasibnya?

Jangankan membahas manajemen panas bumi, manajemen PLN saja selama ini terkenal bobrok, konyol, dan amburadul. Simbah saya di kampung yang tidak pernah baca berita pun selalu komen: “PLN itu duitnya lari kemana, kok hampir tiap hari byar-pet!” sambil terus mengeluh bayar listrik selalu habis ratusan ribu tiap bulan.

Di luar pulau Jawa juga sama. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) sewa di pulau Nias dikabarkan pernah rusak dan tak kunjung diperbaiki meski berkali-kali didesak Ketua Komite II DPD. Begitu juga berita krisis listrik yang melanda Sumatra Utara, sampai membuat para pengusaha geram. Sangat tidak lucu kalau kepanjangan PLN berubah jadi Perusahaan Lilin Negara.

Jika dulu PLN tidak diselamatkan oleh Revaluasi Aset, entah bagaimana nasibnya sekarang. Belum lagi gosip kasus korupsi di tubuh PLN yang, konon, ditutupi dengan jargon “PLN Bersih!”.

(Mungkinkah) PGE Jadi Tumbal?

Kalau pun harus banget PGE diakuisisi, kenapa mesti jatuh ke tangan perusahaan yang sudah sedemikian kroposnya? Mungkinkah PGE justru menjadi tumbal persembahan untuk menyelamatkan kehancuran PLN?

Sumber energi terbarukan yang totalnya setara dengan jumlah seperempat panas bumi di dunia, tentu menjadi tumbal yang sangat empuk. Ketika dimanfaatkan maksimal, energi ini bisa menyuplai 29000 MW yang cukup untuk mengaliri 20 juta rumah tangga. Indonesia bisa dijuluki Raja Panas Bumi!

(Secara Implisit) PGE Sudah Dicekal?

Sayangnya sampai saat ini baru 5% saja dari total panas bumi yang sudah dimanfaatkan. Nah, soal ini juga menimbulkan banyak tanda tanya.

Mengapa energi panas bumi yang jelas-jelas ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, dan tidak akan habis karena memiliki siklus seperti hujan, ini justru sampai sekarang belum dimaksimalkan?

Jawaban (formal) yang dipaparkan Staff PGE, jelas mengarah ke kendala: pengeboran panas bumi membutuhkan biaya lebih mahal ketimbang sumber energi lain. Padahal sekali berhasil ngebor, energi itu akan terpakai selamanya; tampaknya tak masuk perhitungan.

Kasak-kusuk yang beredar sih, sstt.. ini bersifat rahasia, begini. Jika panas bumi dikembangkan dan dimanfaatkan 100%, otomatis memangkas atau bahkan menutup suplay energi lain. Kondisi ini jelas dianggap merugikan pegawai PLN yang selama dapat “suntikan” dari tender-tender yang berhubungan dengan suplay energi konvensional, semacam transportasi untuk mengangkut batu bara. Nah, lho..!

Makin dikorek kok makin banyak keganjilannya. Anehnya belum satu pun saya temukan alasan paling masuk akal untuk menyetujui PLN mengakuisisi PGE.

Malah otak liar saya semakin berpikir nakal: apakah akuisisi ini hanya pembuka jalan agar aset PGE bisa dijual pihak asing? Mungkinkah ini akal-akalan 9 Naga leluasa menduduki Indonesia? Negeri ini sebegitu tak berdayanya?***

Foto : Serikat Pekerja BUMN Energi, yakni Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Geothermal energy (PGE) // Benzano.com

Damae

You May Like Also

2 Comments

  1. Ah jadi pengen kesini.

    1. Ayok, mbak Uwien main2 ke Kawah Hujan..

Leave a Reply